Menanti Leimena Berikutnya

“Kalau Ibu lebih berat ke kedokteran, lebih baik ganti saja nama Ibu sebagai Menteri Kedokteran Indonesia.”

— Ketua YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia)

Saya yakin Menteri Kesehatan adalah salah satu jabatan yang paling dilematis dalam pemerintahan. Di satu sisi, seorang Menteri Kesehatan (hampir selalu) adalah seorang dokter; yang mana pada sumpahnya berucap “Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan.” Sementara di sisi lain, beliau juga bertanggung jawab atas kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang bukan main jumlahnya. Ada kalanya dua sisi ini tak sejalan.

Dalam kasus malpraktik misalnya; ketika Menkes menyatakan akan memberikan dukungan secara hukum kepada tersangka malpraktik, pernyataan itu terkesan memihak dan melindungi sejawat bagi masyarakat awam. Sementara ketika beliau berusaha melindungi kepentingan masyarakat dengan mengatakan “Kalau mogok, kalian akan saya bunuh pelan-pelan”; giliran rekan sejawat beliau yang menghujat. Rumit, bukan?

---

Bicara soal Menkes, ada satu yang fenomenal dan patut dikenang. Namanya Dr. Johannes Leimena; beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan dalam delapan kabinet, antara tahun 1947–1956. (Selama tahun-tahun tersebut kabinet memang kerap jatuh bangun, dan menteri sering diganti, tapi tetap saja — delapan kali, bung!) Di tahun 1951, beliau merumuskan “Bandung Plan” atau “Leimena Plan” sebagai model sistem layanan kesehatan di tingkat primer. Gagasan ini kemudian diadopsi WHO, dan sekarang kita kenal dengan nama PUSKESMAS.

Hari ini, gagasan soal pelayanan kesehatan primer telah muncul kembali. Adanya BPJS dan wacana tentang Dokter Layanan Primer (DLP) menunjukkan bahwa layanan kesehatan primer akan menjadi salah satu fokus pengembangan di bidang kesehatan. Dalam beberapa bulan kedepan kita akan mendapat nama-nama calon Menteri Kesehatan periode 2014–2019; akankah beliau menjadi Leimena berikutnya?